Menjelang akhir tanun 2012 dunia pendidikan disibukkan dengan berita miring yang menengarai kebobrokan moral sebagai bentuk kegagalan pendidikan di Indonesia. Dalam kenyataan, dunia pendidikan di Indonesia tak pernah surut dari tamparan dan cemoohan. Sekalipun kata kegagalan belum sepenuhnya tepat untuk di bidikkan ke dunia pendidikan. Pengaruh tehnologi yang tak terbendung juga memiliki andil yang tak kalah besarnya dalam dalam menebar virus perusak moral bangsa.
Globalisasi yang ditandai makin hilangya batas-batas geografis maupun kultural makin menyurukkan generasi muda ke jurang modernisasi yang amoral. Aksi mesum mauupun pornografi menjadi kebanggaan yang layak dipertontonkan dimuka umum. Pertengkaran atau perkelahian pelajar baik laki-laki maupun perempuan menjadi konsumsi media yang laris manis. Anarkisme bergentanyangan di mana-mana. Lantas, sampai di mana peran pendidikan dalam membentuk budaya bangsa?
Para pakar pendidikan, para pembuat kebijakan berusaha menunjukan diri untuk "repot" memikirkan pendidikan. Berusaha membangun citra pendidikan lewat pendidikan karakter yang sebenarnya hanya pengalihan isu belaka. Bagaimana mungkin, pendidikan moral mampu membentuk karakter bangsa, budaya bangsa yang berkualitas sementara para pembuat kebijakan berlaku amoral. Ibarat pepatah, guru kencing berdiri murid kencing berlari.
Ada hal yang, sedikit banyak, menarik untuk dibincangkan. Persoalan pendidikan bukan hanya melulu milik penyelenggara pendidikan. Melainkan persoalan bersama yang saling berkaitan satu sama lain. Masalah pendidikan tak terlepas dari persoalan keseluruhan bangsa. Kalau boleh perpendapat, sebaik-baik era reformasi masih lebih baik era orde baru. Hal ini terindikasi dari tidak adanya 'kitab' berbangsa dan bernegara yang jelas.
Pudarnya 'kitab' berbangsa dan bernegara
Sejak bergulirnya era reformasi, keberadaan pancasila seabagai dasar negara, falsafah bangsa, sebagai kitab pedoman berbangsa dan bernegara telah tergerus deras pemikiran reformasi. Mungkin saja pancasila sebagai kitab berbangsa dan bernegara kurang relevan, kurang akomodir dsb.dsb.... Tapi tidak berarti meniadakan. Para punggawa reformasi kayaknya melupakan hal ini. Lupa bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara membutuhkan kitab sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan dan sistem ketata-negaraan.
Ya, lumrahlah, jika belakangan ini banyak kalangan mempertanyakan moralitas bangsa. Para elit politik, para penentu kebijakan lebih banyak memberikan contoh-contoh negatip, lebih mengarah pada tindakan amoral, seperti korupsi, sekandal seks, adu jotos diruang sidang, tidak mampu bersikap sportif saat pemilu dsb.dsb...
Pendidikan Karakter
Satu pertanyaaan mendasar, akankan pendidikan karakter menjadi jawaban atas dekadensi moral bangsa, di saat yang sama, para elit tengah mabuk dengan budaya yang tak bermoral? Bukan tidak mungkin, selama smua pihak menunjukkan Good will, beritikat baik untuk membangun bangsa yang berkarakter, bukan bangsa import, bukan berkarakter plagiat.
Bangsa ini harus mampu menentukan satu kitab yang akan menjadi pedoman dalam berbangsa dan ber negara. Adanya penegakan keadilan, bukan hanya sekedar penegakan hukum. Seletktif terhadap calon-calon penentu kebijakan dan menumbuhkan jiwa sportif dalam bermasyarakat.
Akhir kata, tulisan ini, hanya sekedar suara dari pinggiran. Siapaun anda boleh mengkritisi agar lebih banyak membveri manfaat bagi kita semua.
No comments:
Post a Comment